Perbandingan Pendidikan Berdasarkan Pendekatan Politik

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Perbandingan pendidikan yang merupakan suatu pembandingan dalam dunia pendidikan tidaklah hanya membahas masalah-masalah sistem pendidikan dan pengajaran yang ada pada suatu negara, juga tidak hanya membahas tentang pemikiran pendidikan yang ada didalam suatu masyarakat dalam suatu negara atau tentang teori-teori kependidikan yang diamalkan oleh suatu masyarakat sebagai suatu landasan pembahasan tentang sistem pendidikannya.

Selain itu, tidak hanya sekedar mengamati sejarah pendidikan disuatu negara atau beberapa negara dengan tujuan untuk mengetahui pokok-pokok pembahasannya.

Didalam perbandingan pendidikan terdapat pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan perbandingan didalam dunia kependidikan, yang mana pendekatan tersebut digunakan dalam proses perbandingan. Pendekatan-pendekatan itusalah satunya pendekatan politik.

Pendekatan politik digunakan dalam perbandingan pendidikan karena didalam dunia pendidikan juga terdapat unsur-unsur politik yang dapat atau bahkan sangat mempengaruhi perkembangan ataukemajuan didalam kependidikan disuatu negara, wilayah, dan masyarakat.

B.     Rumusan Masalah

1.      Apa pengertian dan tujuan?

2.      Bagaimana politik dalam dunia kependidikan?

3.      Apa pengaruh sistem politik terhadap sistem pendidikan (pendidikan islam)?

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian Dan Tujuan

“Politik” merupakan istilah yang sudah tidak begitu asing dalam kehidupan kita sehari-hari, karena segala sesuatu yang dilakukan atas dasar kepentingan kelompok atau kekuasaan sering kali diatas namakan dengan label politik. Pengangkatan atau pencopotan seorang penjabat kepada kantor misalnya kadang dilakukan atas pertimbangan politik. Konflik yang terjadi dengan memicu pertarungan antara etnis atau agama, juga disebutkan karena politik. Gencarnya pemberitaan tentang teroris dalam media massa juga dinilai memiliki muatan politik. Sehingga didalam dunia pendidikanpun terdapat unsur politik yang menjadi bahan pertimbangan antar lembaga pendidikan atau penyelenggaraan pendidikan.

Pada awalnya politik dimata masyarakat memiliki citra yang jelek sehingga berdampak pada rendahnya minat mahasiswa yang ingin belajar ilmu politik. Tetapi seiring berjalannya waktu, citra politik dimata masyarakat menjadi politik dengan banyak diminatinya ilmu politik oleh mahasiswa.

Istilah ilmu politik (science politique) pertama kali digunakan oleh Jean Bodin di eropa pada tahun 1576, kemudian Thomas Fitzherbert dan Jeremy Bentham padatahun 1606. Akan tetapi, istilah politik yang dimaksud ialah ilmu negara sebagaimana tertulis dalam karya-karya sarjana Eropa daratan yang bersifat institutional yuridis, sementara yang berkembang di Amerika Serikat adalah teori politik.

Secara harfiyah, politik dapat diartikan sebagai usaha atau rekayasa yang diatur sedemikian rupa dalam rangka mencapai tujuan. Dengan pengertian ini, politik yang didalam bahasa arabnya dikenal denga istilah al-siyasah berlaku pada semua aspek kehidupan, seperti pendidikan, keluarga, ekonomi, budaya, kenegaraan, dan lain sebagainya. Dalam perkembangan selanjutnya politik sering dikaitkan dengan masalah kekuasaan suatupemerintahan. Yang didalamnya dibahas tentang usaha-usaha untuk mendapatkan kekuasaan, mengelola, dan mempertahankannya agar kekuasaan tersebut tetap dapat dipertahankan.

Selanjutnya, apakah politik yang menentukan corak pendidikan atau sebaliknya pendidikan yang menentukan corak politik. Dalam hal ini para ahli berbeda pendapat. Hasan Langgulung, misalnya, lebih melihat bahwa politiklah yang menentukan corak pendidikan. Ketika berbicara tentang asas-asas pendidikan, beliau berpendapat bahwa politik berfungsi memberi bingkai idiologi (akidah) dari mana ia bertolak untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dan rencana yang telah dibuat. Sehingga politik berperan sebagai cita-cita dan pandangan hidup yang mengarahkan gerah langkah pendidikan. Politik yang bersifat demokratis akan mewarnai pelaksanaan pendidikan yang demokratis akan mewarnai pelaksanaan pendidikan yang demokratis. Sebaliknya, politik yang bercorak otoriter dan totaliter akan mempengaruhi pelaksanaan pendidikan yang bercorak otoriter dan totaliter pula.

B.     Politik dalam  Kependidikan 

Sesungguhnya hubungan antara pendidikan dan politik bukanlah suatu hal yang baru. Sejak zaman Plao dan Aristoteles, para filsuf dan pemikir politik telah memberikan perhatian yang cukup intent terhadap masalah ini. Kenyataan ini misalnya, ditegaskan dengan ungkapan : “as is the state, so is the school” (sebagaimana negara, seperti itu pula sekolah), atau ungkapan “what you want in thestate, you must put into the school” (apa yang anda inginkan dalam negara,harus anda masukkan kesekolah).

Politik dalam study perbandingan pendidikan dimanfaatkan sebagai sarana pendukung mencapai sasaran studinya, yang semata-mata dilihat dari segi fungsinya, bukan teorinya, sebagaimana konsep atau teori kependidikan. Oleh karena itu hanya ditinjau dan dilihat dari segi teoritisnya, mengingat sasaran studi perbandingan pendidikan lebih bersifat praktis, artinya mempelajarisegala aspek yang berlaku dalam suatu sistem pendidikan di masyarakat atau yang bersangkutan.

Perkembangan dalam bidang politik adalah proses-proses yang terjadi sedemikian hingga orang yang menghayati dan mengamalkan norma dan nilai-nilai yang bersumber pada sistem politik.

Dalam kaitan perkembangan dalam bidang politik dengan sistem persekolahan, James S. Coleman berpendapat bahwa apa saja yang berada dalamnegara perihal kewargaan negara hendaklah juga berada disekolah. Dengan kata lain pendidikan, termasuk didalamnya sistem persekolahan, adalah institusi yang penting peranannya dalam hal pengembang bidang politik.

James S. Coleman mengengemukakan bahwa peranan sistem persekolahan dalam bidang politik dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1.      Sosialisasi politik, artinya sistem persekolahan merupakan institusi untuk sosialisasi peserta didik terhadap budaya politik nasional;

2.      Seleksi dan latihan bagi golongan terkemuka dalam bidang politik;

3.      Integrasi politik dan pembangunan kesadaran politik nasional.

Sosialisasi politik pada asasnya adalah proses yang memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk mengalami internalisasi norma dan nilai suatu sistem politik. Meskipun proses internalisasi dapat pula berlangsung melewati institusi lain seperti keluarga atau perhimpunan-perhimpunan sekolah dipandang sebagai institusi prima.

Tentang seleksi dan latihan calon pemimpin menjadi fokus pelatihan karena dalam masyarakat negara manapun, adanya efektifitas dari sistem politik bergantung dari kelompok warga masyarakat yang tergolong ke dalam kelompok terkemuka yang memegang kekuasaan. Anggota-anggota kelompok ini menurut Coleman sebagian seyogyakarta mendapatkan pendidikan persiapan lewat sistem persekolahan.

Perihal integrasi politik dan pembangunan kesadaran politik nasional diperlukan untuk menciptakan kestabilan nasional, dan ini dapat tercapai bila terdapat konsensus tentang nilai-nilai serta norma politik, serta adanya kesatuan bahasa warga masyarakat terhadap kesemuanya itu. Sebagaimana pendapat para ahli sosial bahwa sekolah merupakan institusi yang berperan dalam pembangunan politiknasional.

C.    Pengaruh Sistem Politik Terhadap Sistem Pendidikan Islam 

Sistem Politik merupakan pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam masyarakat itu. Sistem politik dibedakan dari sistem lain oleh 4 ciri khas yaitu :

1.      Daya jangkau yang universal, meliputi semua anggota;

2.      Kontrol mutlak atas pemakaian kekerasan fisik;

3.      Hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima sebagai absah;

4.      Keputusannya bersifat otoritatif, artinya mengandung daya pengabsah dan korelaan yang besar;

Keempat ciri khas tersebut adalah ciri khas negara, maka istilah sistem politik umumnya dipakai sebagai nama kolektifitas hubungan dari suatu negara.

Politik sebagai sebuah sistem sangat erat kaitannya dengan pola hubungan masyarakat dengan negara. Wujud dari hubungan itu adalah lahirnya sebuah istilah demokratis. Demokratis sebagai sebuah sistem bagi sebuah masyarakat atau negara akan memberikan corak atau karakteristik terhadap segala aspek kehidupan yang salah satunya adalah aspek pendidikan.

Pengaruh politik terhadap pendidikan islam adalah adanya kebijakan pemerintahan suatu negara yang memberikan perhatian serta dukungan, baik moral maupun material, untuk terlaksananya pendidikan islam. Ini akan memberikan pengaruh yang sangat besar untuk keberhasilan pendidikan Islam. Apakah suatu negara mengalami keguncangan politik, maka mustahil pendidikan mampu menjalankan perannya dengan baik.

Pendidikan yang bermutu tinggi, juga mempengaruhi lajunya perkembangan politik yang ada. Pasang surutnya perkembangan pendidikan Islam di indonesia seirama denga pasang surutnya perkembangan politik di indonesia.

Dan satu hal yang sangat penting dalam sistem pendidikan ialah politik pendidikan  yang dijadikan arah dan landasan pelaksanaan sistem pendidikan politik kependidikan arah dan landasan pelaksanaan sistem pendidikan. Politik pendidikan yang kurang tegas memberikan arah terhadap jalannya proses kependidikan yang terjadi dalam sistem tersebut. Juga dapat mengakibatkan strategi kependidikan mengalami ketidak mantapan yang dapat menimbulkan kerugian yang tidak saja materiil dan finansial akan tetapi juga mental psikologi anak didik, karena sering dilakukan perubahan-perubahan dibidang kurikulum dan metode.

Strategi yang maton (mantap) dalam pelaksanaan kependidikan  mudah menimbulkan kemerosotan mutu produk kependidikan yang diharapkan, sebagaimana halnya yang banyak dialami dinegara-negara yang sedang berkembang. Karena pemilihan perioritas-perioritas programnya tidak dilakukan secara tepat dan akurat (teliti), maka anak didik harus menempuh proses kependidikan yang overloaded (terlalu banyak beban) dan tidak konsisten sehingga tumpuan politik kependidikan, apalagi mencerminkan aspirasi yang dijadikan tumpuan politik kependidikan, akan jauh panggang dari api.

Dalam sejarah islam, hubungan antara pendidikan dengan politik juga dapat dilacak  sejak masa-masa pertumbuhan paling subur atau lembaga-lembaga pendidikan islam, semacam madrasah. Dimadrasah tersebut terkenal adanya seseorang pemikir besar yang menjadi salah seorang mahagurunya. Hal ini memperlihatkan demikian kuatnya pengaruh politik pemerintah terhadap dunia pendidikan, walaupun pemerintah tersebut tidak selamanya bersifat negatif.

Signifikasi dan implikasi politik dan pengembangan madrasah atau pendidikan islam. Pada umunya, bagi para penguasa muslim sudah jelas. Madrasah-madrasah tersebut didirikan untuk menunjukkan kepentingan-kepentingan politik tertentu penguasa musim.

      BAB III

KESIMPULAN

Secara harfiah, politik dapat diartikan sebagai usaha atau rekayasa yang diatur sedemikian rupa salam rangka mencapai tujuan. Sehingga politik berlaku pada semua aspek kehidupan, sepertipendidikan, keluarga, ekonomi, budaya, kenegaraan, dan lain sebagainya.

Dinamika, pertumbuhan, maju dan mundurnya pendidikan amal bergantung pada kebijakan politik pemerintahan. Kebijakan politik pemerintah yang berpihak pada kebijakan politik pemerintah yang berpihak pada pendidikan, dengan sendirinya akan membawa kemajuan pendidikan tersebut, pendidikan yang bermutu pada beberapa negara di dunia, antara lain karena keberpihakan pemerintah terhadappendidikan.

Ideologi politik pemerintah ternyata sangat mempengaruhi berbagai komponen pendidikan. Visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan dan manajemen pendidikan sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik pemerintah serta berbagai perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, tehnologi, dan sebagainya. Sehingga setiap penyelenggara pendidikan disamping harus memberi masukan berupa gagasan, pemikiran, konsep, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Abuddin Nata. 2009. Ilmu Pendidikan Islam Dengan Pendidikan Multidisipliner. Jakarta : Rajawali Pers

Hafied Cangare 2009. Komunikasi Politik,  Jakarta :Rajawali Pers.

Imam Barnadib. 1990. Pendidikan Perbandingan. Yogyakarta : Andi Offset.

M. Arifin. 1986. Ilmu Perbandingan Pendidikan. Jakarta : Golden Terayon Press.

Ramayulis. 2002. Ilmu pendidikan islam. Jakarta : Kalam Mulia.